Quo Vadis Aceh Baru

Published on Mei 6, 2012 by   ·   No Comments
Share This Post To :
aceh setlah konflik

ACEH baru. Inilah spirit yang mengemuka pascakesepakatan damai antara RI-GAM dan rehab-rekons Aceh pascatsunami berakhir. Frase ini seakan mewakili kerinduan dan ekpektasi besar rakyat Aceh akan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih damai dan sejahtera setelah puluhan tahun didera konflik dan bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami.

Lalu setelah tahun demi tahun berjalan, sudahkah cita-cita Aceh Baru ini terwujud atau setidaknya menunjukan trend positif ke arah pencapaiannya? Tanpa bermaksud skeptis, sulit rasanya untuk tidak mengatakan jauh panggang dari api. Kecenderungannya bukannya positif dan bergerak secara linear seperti yang diharapkan, tapi malah zig-zag dan liar –mungkin seliar birahi berbagai kepentingan dan selera yang kini saling berkontestasi di Aceh.

Proyeksi Aceh baru tampaknya memang tidak segampang ia diucapkan. Melihat situasi yang berkembang kita justru dihadapkan pada beberapa indikator yang sangat merisaukan terkait potensi krisis yang lebih besar yang bakal dihadapi Aceh ke depan, sebagai dampak turunan dari mandeg-nya proses transisi di daerah ini.

 Indikator penting
Ada dua indikator penting untuk dibahas di sini. Pertama adalah indikator ekonomi atau hal-hal yang terkait dengan prospek ekonomi Aceh ke depan. Ini menjadi penting karena setelah damai dicapai dan proses rehab-rekons tuntas, maka tentu otomatis rakyat Aceh akan dihadapkan pada pertanyaan what next? Dalam konteks ini, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih krusial bagi Aceh saat ini selain isu kemandirian dan kemajuan ekonomi: soal kesejahteraan. Momentum berakhirnya konflik dan tuntasnya proses rehab-rekons pasca bencana, sebagaimana diekpekstasi oleh banyak rakyat Aceh, adalah fase transisi yang diharapkan dapat menjadi titik awal bagi upaya-upaya recovery perekonomian Aceh.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana perekonomian Aceh sekarang? Apakah sudah lebih baik, maju, dan bergerak pada jalur yang benar? Tampaknya sulit menemukan jawaban positif atas pertanyaan-pertanyaan ini karena cukup banyak fakta terpampang di hadapan kita yang justru menunjukkan kebalikannya, meski di sisi lain juga tak kurang dari elite-elite pemerintah Aceh yang mengklaim keberhasilan dengan berbagai macam indikator makro.

Reportase sebuah media nasional menyebutkan tak kurang dari sepuluh kabupaten/kota di Aceh terancam bangkrut karena berada dalam lilitan utang (Kompas, 26 Maret 2011). Media-media lokal di Aceh juga cukup intens menyorot situasi dan berbagai persoalan seputar mismanajemen anggaran pembangunan di Aceh. Pun tak kurang pemerhati dan pengamat ekonomi juga ikut merespons dan mengilustrasikan situasi ekonomi Aceh ini dengan kata-kata yang cukup pahit: Aceh bangkut!

Salah satu indikasi serius kebangkrutan ini dapat kita lihat pada lemahnya self-financing Aceh untuk secara mandiri membiayai pembangunannya. Di level provinsi, jika kita cermati APBA dalam beberapa tahun terakhir, maka akan terlihat betapa kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Aceh dalam struktur APBA. Dari total Rp 7,9 triliun APBA 2012 ini, misalnya, kontribusi PAD hanya Rp 804 miliar (Tabangun Aceh, edisi 20 Desember 2011).

Ketergantungan pada Jakarta

Jika dipersentase maka kontribusi PAD Aceh hanya 10 persen saja dari total APBA, sementara dengan kompoisi terbesar 90% sisanya, disubsidi oleh Jakarta dengan berbagai sebutan anggarannya (Otsus, Migas, DAU, dsb). Situasi dengan pola yang persis sama juga terjadi di kabupaten-kabupaten dan kota di Aceh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, belum menghasilkan capaian signifikan dalam menghimpun berbagai sumber daya, sebagai modal pembangunan yang memungkinkan Aceh secara mandiri membangun dirinya sendiri sekaligus mengurangi ketergantungannya terhadap Jakarta.

Ketergantungan yang terus berakumulasi adalah awal dari kebangkrutan. Jadi pertanyaan satire-nya adalah bagaimana kita bisa mengklaim bahwa ekonomi Aceh semakin maju, sementara faktanya Aceh memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan seperti apa yang dapat kita banggakan dalam ketergantungan akut semacam ini?

Untuk mengukur tingkat akselerasi perkembangan ekonomi di Aceh sesungguhnya kita tidak bisa berpuas diri dengan hanya melihat pada aspek penerimaan anggaran semata, berbangga diri dengan besarnya kucuran anggaran dari pemerintah pusat di Jakarta, lalu histeris dengan besar dan tingginya realisasi anggaran yang kita capai, karena selain parsial dan temporal capaian-capaian ini sesungguhnya masih sangat dependen pada aspek paling fundamental, yaitu tingkat kemandirian Aceh dalam membiayai pembangunannya.

Jika di tarik ke APBA sebenarnya kompisisi paling ideal antara PAD Aceh dengan subsidi pemerintah pusat adalah berbanding 70:30, atau paling rendah 60:40. Dengan angka ini baru kita bisa mengatakan bahwa Aceh mandiri dan memiliki kemampuan self-financing seperti disebutkan di atas. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi garansi atas keberlanjutan dan konstanitas pembangunan yang akhirnya akan bermuara pada the genuine wealthy, kesejahteraan yang sesungguhnya di Aceh.

Selama Aceh tergantung dan dependen, apa pun indikator kemajuan ekonomi Aceh, baik makro –yang nyatanya memang sering mengelabui– maupun mikro dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Hanya akan menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan semu. Kemajuan dan kesejahteraan dengan duit yang disubsidi oleh orang (tua) adalah kemajuan dan kesejahteraan artifisial; bentuk lain dari ketergantungan yang memusnahkan daya kreatif kita untuk menjadi entitas yang mandiri hingga hanya persoalan waktu saja menunggu saatnya sampai kita collapse dan jatuh miskin. Inilah logika sederhananya.

 Kisruh pilkada
Lalu indikator kedua yang juga tak kalah penting adalah indikator politik. Kisruh pilkada, tarik-menarik antara pusat-daerah yang berkelindan dengan pertarungan kepentingan politik antara elite-elite politik lokal di Aceh dan menimbulkan benturan-benturan legal hingga menyeret lembaga-lembaga seperti MK, Depdagri, dan KIP, adalah potret yang sangat jelas bagaimana daya tawar Aceh kembali dengan mudah terlokalisir dan terdomestifikasi oleh fragmentasi politik di antara sesama elite politik lokalnya sendiri, yang sama-sama mengusung semangat pragmatis, eksklusif, elitis, dan hanya berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek; yang alih-alih berkomitmen membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik dan inklusif di Aceh, malah menyebarkan dan menyuburkan wabah primordialisme dan kelompokisme sempit hingga memicu kekerasan politik seperti yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.  Indikator lemahnya independensi politik Aceh ini pada gilirannya juga berdampak pada lemahnya visi Aceh dalam mendorong kemajuan ekonominya. Rumusnya, tidak akan ada yang namannya kemajuan ekonomi tanpa stabilitas dan independensi politik. Jika kita ingat dua dari tiga motto Sukarno dalam cita-citanya membangun idealisme “kebangsaan” Indonesia yaitu berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, maka apa yang terjadi sekarang di Aceh adalah justru kebalikannya. Politiknya rapuh, ekonominya juga megap-megap.

“Jas merah” kata Sukarno: jangan sekali-sekali melupakan sejarah.  Tapi tentu saja tidak cukup bagi kita menghindari amnesia sejarah dengan hanya berusaha mengingatnya. Adalah penting bagi Aceh untuk selalu sadar dan awas, sehingga oleh karenanya kita masih boleh berharap ureung Aceh tidak (lagi) gagal belajar dari sejarahnya, sebagaimana kita juga bisa berharap visi Aceh baru dapat diartikulasi secara kritis dan cerdas hingga betul-betul menjadi momentum emas membangun Aceh ke arah yang lebih baik, demokratis dan sejahtera.

* Bulman Satar, Antropolog.

 

Source: SerambiNews 

 

Tags:  , ,

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
Random Posts :
Readers Comments (0)




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

*

Using this site indicates that you have read and accept our TERMS. If you do not accept these TERMS, you are not athorized to use this site