‘Hubungan’ Aceh-Jakarta

Published on Mei 6, 2012 by   ·   No Comments
Share This Post To :
aceh, peta aceh, tentang aceh

MENARIK menyimak roadshow Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dengan pejabat-pejabat kementerian dan tokoh-tokoh penting di Jakarta sampai pejabat di kedutaan Amerika Serikat dan Kanada. Pertemuan yang dilakukan oleh pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih, pascapemilukada 9 April 2012 lalu, telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Aceh.

Meskipun belum ada kepastian pelantikan pasangan ini, karena adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan permasalahan pemilukada. Namun, sebagai entry point dalam membangun hubungan harmonis Aceh-Jakarta menarik untuk ditelaah sekaligus menjadi harapan positif rakyat Aceh. Apalagi, Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan: “Terpilih pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf kita harapkan dapat mempererat hubungan antara Aceh dan Jakarta”.

Berangkat dari roadshow dan pernyataan Mendagri tersebut, tentu siapa pun akan mempunyai harapan dan interpretasi (penafsiran) yang berbeda-beda. Seperti, diberitakan rubrik editorial Serambi (28/4/2012), sekhusus apa pun kedudukan Aceh, keharmonisan hubungan dengan pusat harus tetap terjaga. Karena dalam konteks nasional selama ini hubungan pusat-daerah dirasakan belum sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

Menanggapi hal tersebut, menurut saya ada beberapa hal menjadi probabilitas (kemungkinan) menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Aceh ke depan. Pertama, memudahkan akses pemerintahan Aceh dengan pusat dalam membangun hubungan harmonisasi; Kedua, akan terwujudnya perdamaian berkelanjutan (sustainable), dan; Ketiga, mempercepat realisasi politik hukum Aceh dalam implementasi MoU Helsinki dan UUPA serta peraturan pelaksanaanya.

Jika ketiga hipotesa ini dapat terealisasi, akan melahirkan babak baru bagi Aceh. Namun, tidak ada artinya peluang tersebut jika Aceh tidak dapat mandiri dan sejahtera. Mengutip, pendapat Prof Solly Lubis, agar terwujudnya kemandirian suatu bangsa ada tiga faktor niscaya dilaksanakan. Pertama, memperkuat bidang capital (dana dan peralatan) dengan mengerahkan potensi modal dan politic will untuk menggali sumber daya alam (SDA), guna menghasilkan dana untuk meningkatkan kualitas-kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, memperkuat science dan technology, serta meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menghasilkan tenaga ahli di berbagai bidang untuk menjadi teknokrat (pendamping pemerintah Aceh) dan tenaga teknis di lapangan. Hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia, sejak 1960 banyak mengirim pelajar ke luar negeri dan peningkatkan kualitas-kuantitas infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, membuka ruang investasi dalam negeri dan asing, melalui keringanan pajak. (Tun Mohd. Salleh Abbas, 2006:22).

Dan, ketiga, re-empowering management (penguatan manajemen) pemerintahan. Di mana, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), dengan memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Karena, selama ini mayoritas para birokrat dan penegak hukum bobrok integritas moralnya.

Peluang ini bukan tidak ada tantangan, terutama implementasi MoU-UUPA dan pembangunan. Setidaknya, ada dua permasalahan; Pertama, perbedaan substansi UUPA-MoU. Misalnya, Pasal 8 UUPA, menggunakan istilah konsultasi dan pertimbangan, poin 1.1.2 MoU menggunakan istilah konsultasi dan persetujuan. Selanjutnya, Pasal 160 UUPA, pengelolaan bersama migas, poin 1.3.4 MoU, Aceh berhak menguasai 70% cadangan hidrokarbon dan SDA lain.

Kedua, belum dibentuk sebagian peraturan pelaksana UUPA, karena dianggap sebagian substansi kontradiksi UUD 1945 dan UU khusus lainnya, antara lain: 1) PP pengelolaan migas (Pasal 160 UUPA); 2) PP nama dan gelar Aceh (Pasal 251 UUPA); 3) PP kewenangan pemerintah pusat yang bersifat nasional di Aceh (Pasal 270 UUPA); 4) Perpres, pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri (Pasal 9 UUPA); dan, 5) Perpres, kantor wilayah BPN di Aceh dan kabupaten/kota menjadi perangkat Aceh dan kabupaten/kota (Pasal 253 UUPA).

Sejatinya, harus diakui konteks otonomi Aceh berbeda –untuk tidak mengatakan eksklusif– dengan daerah lain, di mana pasca-MoU/UUPA ada hal-hal khusus yang disepakati. Bentuk otonomi Aceh inilah yang dikatakan Harris dan Reilly, 1998, sebagi asymmetric autonomy (otonomi asimetris), di mana wilayah-wilayah tertentu diberi kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lainnya. (Jacobus, 2006:53).

Bahkan, kalau melihat Pasal 143 ayat (1) Konstitusi Spanyol yang juga berbentuk negara kesatuan, model otonomi disebut autonomous communities (komunitas swatantra/otonomi). Di mana dibagi dua bentuk otonomi yaitu otonomi biasa dan asimetris (self-government), yang diberi untuk provinsi yang latar belakang sejarahnya berbeda dengan provinsi lainnya, seperti Andalusia, Catalonia, The Basque Country dan Galicia.

Namun, berbeda dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, perubahan kedua, 2000, hanya dijalankan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kalaupun, pengakuan dan menghormati daerah bersifat khusus dan istimewa, sebagaimana Pasal 18B ayat (1), perubahan kedua, 2000, namun prinsip otonomi yang diberikan adalah sama yaitu otonomi seluas-luasnya, sebagaimana paragraf kelima penjelasan UU Pemda juncto paragraf ketujuh penjelasan UUPA.

Sejalan dengan realitas tersebut, maka patutlah MoU Helsinki tersebut sebagaimana, pendapat Edward Aspinall, dalam bukunya The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh, mengatakan, bahwa para pihak dalam materi MoU Helsinki menghindari menggunakan istilah self-government dan special autonomy. (Edward Aspinall, 2005:43). Karena itu, pernyataan Mendagri tadi hanya akan menjadi “statemen basa-basi” kalau butir-butir ini tidak dapat dilaksanakan.

Begitu juga keberadaan pasangan Zaini-Muzakir tidak akan bermakna apa-apa, jika tidak dapat menjalankan MoU/UUPA dan pembentukan sekitar 60-an qanun serta pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akhirnya, yang terjadi hanya power struggle kepemimpinan tingkat lokal Aceh. Sehingga patut disayangkan, pemilukada yang telah menguras uang miliaran rupiah, bahkan merenggut nyawa manusia akan menjadi sia-sia.

Meskipun demikian, Laica Marzuki, mantan Hakim MK, mengatakan: Pemerintahan pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari NKRI. Betapapun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretakkan bingkai Negara Kesatuan RI. (Laica Mazuki, 2007:11).

Last but not least, agar terjalinnya harmonisasi dan bargaining politic dengan pemerintahan pusat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ke depan di samping perlu komitmen dan konsistensi Jakarta, juga harus adanya persamaan persepsi dan aksi suprastruktur politik (legislatif dan eksekutif), serta rekonsolidasi tokoh-tokoh Aceh sebagai infrastruktur politik seperti, intelektual, cendikiawan, ulama, serta civil society (masyarakat sipil). Karena, akan sulit –kalau tidak mengatakan mustahil– membangun Aceh hanya mengandalkan suprastruktur politik Aceh semata.

* Amrizal J. Prang, SH, LL.M, Mahasiswa Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan/Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

 

source: SerambiNews

Tags:  , , ,

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
Random Posts :
Readers Comments (0)




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

*

Using this site indicates that you have read and accept our TERMS. If you do not accept these TERMS, you are not athorized to use this site